Berita DaerahPemerintahan

Pilkada Berkualitas Minimalisir Golput

Pesta demokrasi di Sumatera Utara akan digelar tepat tanggal 27 Juni mendatang

Pesta demokrasi di Sumatera Utara akan digelar tepat tanggal 27 Juni mendatang. Masyarakat Sumut akan dihadapkan dengan pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu), sekaligus pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk 8 kabupaten/kota yakni Deliserdang, Langkat, Batubara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Utara, Dairi serta kota Padang Sidempuan.

Salah satu indikator dari keberhasilan penyelenggaran Pilkada yang demokratis tentunya adalah keterlibatan masyarakat secara aktif, baik dalam proses tahapan pemilu, turut melakukan pengawasan dan pemantauan serta ikut memberikan hak suaranya.

Keterlibatan masyarakat dalam Pilkada merupakan hal yang paling penting. Sebab, secara prinsip demokrasi dapat terwujud jika terdapat partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan- keputusan politik maupun keputusan dalam menjalankan pemerintahan.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam Pilkada ini tentunya dapat dilihat dari tingginya angka pemilih yang hadir untuk menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara. Hal ini akan menjadi gambaran dari kualitas penyelenggaraan Pilkada di daerah tersebut, sekaligus merupakan tingkat legitimasi kekuasaan bagi kepala daerah yang terpilih nantinya.

Namun kendala terbesar dari penyelenggaran Pilkada selamaa ini adalah minimnya partisipasi pemilih. Munculnya golongan putih (golput) masih mengancam Sumatera Utara yang juga ikut menyelenggarakan pilkada tahun ini.

Setidaknya, berkaca dari Pilkada kota Medan sebelumnya, partisipasi pemilih hanya berkisar 507.350 orang atau sebesar 25,38 persen dari total pemilih sebesar 1.998.835. Ada sekitar 1,4 juta tidak memberikan hak suaranya. Dengan begitu, Kota Medan menjadi daerah dengan persentase partisipasi pemilih paling rendah di Indonesia. Medan menjadi daerah golput paling besar.

Golongan Putih di Indonesia awalnya muncul pada era tujuh puluhan. Pada masa ini golput merebak lantaran ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilu tahun 1971. Selama ini banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami penurunan.

Berdasarkan survey KPU, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih. Salah satunya kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga eksekutif dan pemimpin terpilih yang rendah. Selain itu kurangnya sosialisasi juga menjadi alasan mengapa banyak pemilih terdaftar yang tidak datang ke TPS.

Alasan lain adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap latar belakang calon pemimpin yang akan dipilih, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, kesalahan administratif penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial. Sementara, alasan lainnya karena banyaknya kasus yang membelit partai, minimnya figur potensial yang dimiliki partai poltik serta turunnya citra partai.

 

Bagaimana Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Sumut?

Sumatera Utara termasuk daerah dengan jumlah pemilih yang besar. Belum lama KPU Tetapkan DPT Pilkada Sumut 9.052.529 Jiwa. DPT tersebut terdiri atas 4.485.964 pemilih laki-laki dan 4.566.565 pemilih perempuan.

Pemilih terbanyak terdapat di Kota Medan dengan jumlah 1.520.301 jiwa, kemudian menyusul Kabupaten Deliserdang sebanyak 1.165.765 jiwa. Sedangkan daerah yang paling kecil pemilihnya adalah Kabupaten Pakpak Bharat dengan 31.824 jiwa dan Kabupaten Nias Barat dengan 56.718 jiwa. Untuk Pilgubsu 2018, KPU telah menargetkan 95 persen pemilih.

Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu), Drs Eko Subowo MBA mengharapkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018 di Sumatera Utara (Sumut) melebihi target nasional, yakni di atas 75 %.

“Kita berdoa mudah-mudahan Pilkada serentak di Sumatera Utara ini bisa partisipasinya terpenuhi sesuai dengan target 75 % atau malah justru terlampaui,” ujar Eko Subowo.

Eko juga mengharapkan, Pilkada serentak tahun 2018 di Sumut bebas dari politik uang  (money politic), bebas dari ujaran kebencian, SARA, dan hoax. Juga ASN, TNI/Polri tetap netral. “Semoga Pilkada Serentak tahun 2018 bisa berjalan dengan aman, lancar sukses sesuai dengan harapan kita bersama,” ujarnya.

Dikatakannya, secara umum pihak penyelenggara sudah siap melaksanakan Pilkada Serentak di Sumatera Utara Tahun 2018.  “Semua pihak penyelenggara, baik KPU, Bawaslu sudah siap secara umum. Logistik Pilkada sudah terdistribusi. Pengamanan juga sudah dikerahkan  ke daerah-daerah oleh Kapolda dibantu dengan TNI,” ujar Eko.

Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea mengatakan, KPU Sumatera Utara berkomitmen untuk menjadikan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Sumatera Utara menjadi pelaksanaan Pilkada yang berintegritas, bersih, kondusif dan tingkat partisipasi semakin meningkat.

“Ini  lanjutnya juga merupakan komitmen kami dengan Gubernur Sumut dan juga para bupati/walikota se-Sumut bagaimana untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. Bahkan Gubernur Sumatera Utara meyampaikan kepada KPU untuk terus mengadakan sosialisasi kepada pemilih pemula dan daerah-daerah,” kata Mulia.

Agar pemilih mau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Mulia Banurea SAg MSi mengatakan, pemilih harus mengetahui apa tujuan pemilu. “Masyarakat perlu tahu bahwa pemilu ini sebagai momentum untuk memberikan hak politik kepada mereka, Selain itu pemilu juga sebagai momentum suksesi kepemimpinan gubsu dan wagubsu untuk 5 tahun ke depan,” katanya.

“Pemilu juga harus diartikan sebagai momentum untuk meningkatkan kesehateraan masyarakat yang berkualitas,” ujar Mulia.

Untuk itu, kata Mulia, KPU Sumatera Utara memberikan sosialisasi tentang 3 hal yakni soal politik, demokrasi, dan pelaksanaannya. Ketiga hal ini menurut Mulia harus dipahami masyarakat pemilih Sumut, agar masyarakat Sumut menjadi pemilih cerdas. Serta selalu merujuk pada visi misi, mengenali program kerja dan melihat latar belakang masing masing calon.

“Sehingga kalau menggunakan hak pilih dengan cerdas tentunya kualitas yang akan dipilih semakin berkualitas,” kata Mulia.

KPU Sumut juga melakukan sosialisasi ke sekolah dan kampus. Tak hanya itu, KPU juga melakukan sosialisasi ke organisasi masyarakat yang ada di Sumatera Utara. “Inilah bentuk penyambung lidah kita untuk menyampaikan bahwa pentingnya menggunakan hak pilih padapilgub mendatang,” ujar Mulia mantab.

KPU juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk acara pembekalan anti korupsi dan deklarasi Laporan Harta Kekayaan calon pemimpin daerah pada (24/4) lalu. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, dalam sambutannya mengatakan kegiatan deklarasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat saat Pilkada serentak.

“Kegiatan ini juga diharapkan dapat meminimalisir conflict of interest terhadap calon kepala daerah terpilih. Menurutnya, masalah Korupsi itu bisa terjadi karena salah faktor penyebabnya conflict of Interest (konflik kepentingan),” kata Saut.

Pada kesempatan itu Saut juga mengajak semua komponen termasuk calon pemimpin daerah agar  melakukan politik cerdas dan berintegritas. “Kita jadikan politik  untuk membangun kesejahteraan,” kata Saut.

Salah satu upaya untuk menciptakan penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas adalah dengan menjaga netralitas dan profesionalitas penyelenggara Pilkada. Ketua KPU Padang Sidempuan, Arbanur Rasyid, MA mengatakan KPU Padang Sidempuan akan menjaga profesionalitas penyelenggara, sebab diyakini kalau penyelenggara profesional dan tidak terpengaruh oleh kepentingan apapun, maka pilkada akan dijamin kondusif.

“Kami usahakan maksimal untuk tidak terlibat langsung dengan calon. Kita menggelar bimtek, agar profesional, efektif, efisien dan mandiri sehingga kami tidak akan terjerembab pada masalah yang ada,” ujar Arbanur.

Sementara itu, menurut Cagubsu Edy Rahmayadi, kepercayaan adalah hal terpenting untuk menarik masyarakat ke TPS. “Kalau masyarakat percaya kepada calon yang dipilih maka masyarakat akan dengan senang hati datang ke TPS untuk mencoblos pilihannya.  kalau tak percaya gimana mau datang,” ujar Edy.

Sedangkan Cagubsu Djarot Syaiful Hidayat menyebut ada gairah baru pada masyarakat Sumatera Utara. Menurutnya masyarakat Sumut menginginkan perubahan, oleh karena itu masyarakat merasa perlu datang ke TPS. Meski begitu, hal itu belum cukup. “Perlu ada sosialisasi dari KPU dan KPUD, agar masyarakat mau memilih,” pungkasnya.

 

Melakukan Sosialisasi

Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea mengatakan, kabupaten kota telah melakukan sosialisasi ke pada masyarakat, lewat radio, bahkan melakukan sosialisasi dengan mengunjungi kegiatan ibadah seperti perwiridan. “Hal tersebut adalah upaya untuk meyakinkan masyrakat pemilih di tempat mereka berdomisili supaya mereka bisa mengetahui pentingnya untuk menggunakan  hak pilih pada pelaksanaan pilgub dan pilkada,” katanya.

Untuk menarik pemilih ke TPS kabupaten kota telah melakukan upaya sosialisasi. Deli Serdang misalnya menggelar sosialisasi secara massif dengan menggunakan media yang ada, seperti media tatap muka, media sosial dan media spanduk serta baliho.

Ketua KPU Deliserdang mengatakan Timo Dahlia Daulay untuk media tatap muka, KPU Deliserdang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten, dimana jika ada kegiatan ke kecamatan pihaknya akan ikut serta dan mereka diberi waktu untuk mensosialisasikan Pilkada Deliserdang dan Pilgubsu kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan kelompok masyarakat dan LSM yang menggelar kegiatan agar dapat diberi kesempatan dan waktu untuk mensosialiasikan Pilkada dan Pilgubsu.

Begitu pula dengan Kabupaten Batubara, Ketua KPU Kabupaten Batubara Muksin Kalid SE mengatakan pihaknya telah melakukan kegiatan-kegiatan untuk menarik minat masyarakat dalam memilih seperti dialog dengan tetua adat, pemuka agama dan lainnya untuk membantu sosialisasi pemilihan serentak. KPU juga melakukan tatap muka langsung dengan masyarakat Kabupaten Batubara dan tentunya stakeholder salah satu caranya dengan seminar.

Sejak tahun 2016 KPU Batubara sudah giat mensosialisasikan pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan juga pemimpin daerah. Sasarannya pemilih-pemilih pemula. “Total ada 55 sekolah yang disambangi KPU Batubara untuk mensosialisasikan pemilihan serentak 27 Juni 2018,” kata Muksin.

Senada dengan KPU Batubara, Ketua KPU Dairi juga mengatakan pihaknya telah bertemu langsung kepada masyarakat. “Kita selalu mencoba berinovasi dalam hal sosialisasi, baik bertemu langsung kepada masyarakat misalnya sosialisasi per segmen misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, disabilitas, pemilih pemula,” kata Muksin.

Selain menjumpai tokoh masyarakat, ada pula program goes to school dan goes to campuss. Masing-masing KPU kabuaten kota telah melakukannya. Hal tersebut dilakukan untuk mengajak pemilih pemula dengan cara yang persuasif. Selain itu, KPU juga bergerak di media sosial, radio untuk melancarkan pemilu termasuk mengingatkan pengurusan KTP, tanggal pemilu, TPS dan lain sebagainya.

 

Persiapan dan Kondisi  

Deli Serdang adalah salah satu daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan wakil bupati di Sumatera Utara. Deli Serdang adalah daerah dengan pemilih terbanyak kedua setelah Kota Medan di Sumatera Utara. Untuk itu KPU Deli Serdang telah melakukan persiapan agar TPS tidak kosong.

Ketua KPU Deli Serdang Timo Dahlia mengatakan pasangan calon yang akan bertarung di Deliserdang hanya satu yakni Ashari Tambunan-Ali Yusuf namun KPU Deliserdang tetap mensosialiasikan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Juni 2018. Sebab nantinya akan ada pilihan pasangan calon dan kolom kosong. “Kalau masyarakat suka dengan paslon maka silahkan pilih gambar paslon, tapi kalau masyarakat tidak setuju dengan paslon silahkan memilih kolom kosong,” katanya.

“Masyarakat berhak menolak, dengan cara mencoblos kolom kosong,” sambungnya.

Timo mengakui, untuk menggelar paslon tunggal tentu lebih sulit dari pada menggelar Pilkada lebih dari satu paslon. Sebab, paslon tunggal harus mendapatkan suara 50 persen dari suara sah. Seperti diketahui jumlah DPT Deliserdang yang sudah ditetapkan sebanyak 1.165.765 orang dengan TPS 3.379.

“Sebaliknya kalau lebih dari satu paslon berapapun suara yang dia dapat, dia sudah dikatakan menang jika suaranya lebih banyak dari perolehan suara paslon lainnya,” kata Timo. Jika tidak mendapatkan 50 persen suara sah, maka KPU Deliserdang akan kembali menggelar proses tahapan pilkada dari awal, sambungnya.

Untuk kemananan, KPU Deliserdang telah melakukan koordinasi intensif dengan Polres untuk pengamanan langsung. Sedangkan untuk pengamanan tidak langsung pihaknya bekerjasama dengan Kodim. “Sementara untuk wilayah yang rawan karena jumlah pemilihnya besar, maka KPU Deliserdang akan berkoordinasi dengan TPS setempat, dan polisi akan melakukan intensifikasi pengamanan di kawasan tersebut,” ujar Timo.

Sementara itu di Batubara angka DPT berkurang dari jumlah DPT pada pemilihan sebelumnya. Tahun 2014 DPT Kabupaten Batubara mencapai 284.682 pemilih. “Ada penurunan 451 pemilih. Walau menurun ini merupakan sebuah penapaian yang luar biasa. KPU daerah lain d Sumut tidak sedikit yang mengalami penurunan DPT yang signifikan,” ujar ketua KPU Kabupaten Batubara Muksin Kalid SE.

Hal tersebut terjadi lantaran pemilihan Gubernur dan bupati/walikota pada tahun 2018 yang syarat pemilihnya harus memiliki E-KTP. Ini menjadi kendala beberapa masyarakat, karena ada beberapa daerah yang sulit mendapatkan E-KTP.

Menurut Muksin, hal itu bukan hanya pekerjaan KPU Kabupaten Batubara, tetapi juga Disdukcapil yang bisa menyelesaikan E-KTP penduduknya di tengah banyaknya masalah untuk identitas yang satu ini. Selain itu, masyarakat lebih antusias untuk memilih karena berbarengan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kondisi di Batubara juga kondusif, hanya saja kata Muksin ada daerah-daerah yang dimonitoring lebih ketat. Misalnya, Tanjung Tiram yang salah satu desanya punya 26 TPS. Di Kecamatan Lima Puluh menurut Muksin jumlah pemilihnya begitu banyak. Hal ini yang nantinya akan diperhatikan lebih oleh KPU.

Sementara itu  di Dairi partisipasi lima tahun terakhir berkisar 73%. Begitu juga untuk pilpres dan pileg. “Mungkin pemilihan gubernur yang agak di bawah 70%. Karena saat ini pemilihannya serentak kita yakin akan meningkat,” kata Ketua KPU Dairi Sudiarman Manik.

Situasi di Dairi saat ini kondusif. Menurut Ketua KPU Dairi berbeda dari lima tahun lalu. “Kita belajar dari lima tahun di mana saat pemilu ada zona merah, rentan konflik, tetapi untuk saat ini kami KPU Dairi berupaya semaksimal mungkin lebih transparan, melibatkan semua paslon,” kata Sudiarman.

KPU membuat kesepakatan dengan paslon mengenai tata cara yang benar dalam pemilu dan ditandatangani bersama. “Jadi karena sama-sama sudah disepakati jadi tidak boleh ada lagi pelanggaran-pelanggaran di lapangan. Mungkin itu bedanya dengan lima tahun lalu karena regulasinya juga berbeda. Jadi tidak ada kecurigaan dengan KPU,” ujar Ketua KPU Dairi.

“Himbauan saya tetap sesuai aturan seperti selama ini. Kita cukup bangga tidak ada paslon-paslon yang memanaskan suasana,” kata Ketua KPU Dairi.

Jumlah pemilih setelah rapat pleno di Dairi ada 174.900 orang. Berbeda dengan lima tahun lalu yang sekitar 204.495. Angka tersebut turun karena ada masyarakat yang tidak memilik E-KTP. “Kali ini kita lebih real untuk pemilih. Tetapi kalau sampai hari H mereka sudah selesai mengurus boleh langsung datang ke TPS tanpa terdaftar di DPT, mereka bisa mencoblos dari jam 12 ke jam 1,” ujar Sudiarman.

 

Harapan di Pilkada

Ketua KPU Sumut Mulia Banurea mengharapkan agar masyarakat tidak memilih dengan perasaan. “Jadilah pemilih cerdas dengan membrowsing bagaimana sosok dari masing-masing pasangan. Kalau calon gubernurnya selalu mengumbar janji nggak usah dipilih. Pilihlah calon gubernur dan wakil gubernur Sumut yang mampu memberikan solusi atas segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pemilih sumut,” katanya.

Senada dengan Mulia, Pj Batubara, Faisal Hasrimy juga menyebutkan masyarakat Batubara sangat antusias menyambut Pilkada. Pilkada ini merupakan momen yang ditunggu masyarakat untuk memilih pemimpin. “Sejauh ini masyarakat sangat antusias, karena pemilihan Gubernur dan Bupati bersamaan,” kata Faisal.

Lebih lanjut dikatakan Faisal, kondisi kabupaten Batubara akan tetap kondusif, meski pun saat ini ada empat paslon yang akan bersaing. Namun, semua paslon sudah sepakat untuk menjaga stabilitas keamanan Batubara.

Ketua KPU Dairi, Sudiarman Manik mengatakan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya. “ini adalah pertaruhan lima tahun ke depan, silahkan pilih. Pilihlah yang terbaik, jangan tergiur money politic dan hal-hal yang membuat kita menjadi pemilih yang tidak cerdas. Dan yang paling penting datang ke TPS untuk memilih,” kata Sudiarman.

Selain itu, Ketua KPU Dairi menyebut belum ada pasangan calon yang datang ke Dairi. “Harapan kita calon gubernur turun lah ke Dairi, masyarakat ingin bertemu dengan calon Gubernurnya. Masyarakat ingin tatap muka dan langsung mendengar visi-misi langsung dari calon gubernurnya,” kata Ketua KPU Dairi.

“Jadi 1 suara itu sangat menentukan nasib Sumut 5 tahun ke depan, jadi rugi masyarakat kalau tidak menggunakan hak pilihnya,” tutup Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea.(*)

 

Pilkada Berkualitas Minimalisir Golput

Pesta demokrasi di Sumatera Utara akan digelar tepat tanggal 27 Juni mendatang. Masyarakat Sumut akan dihadapkan dengan pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu), sekaligus pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk 8 kabupaten/kota yakni Deliserdang, Langkat, Batubara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Utara, Dairi serta kota Padang Sidempuan.

Salah satu indikator dari keberhasilan penyelenggaran Pilkada yang demokratis tentunya adalah keterlibatan masyarakat secara aktif, baik dalam proses tahapan pemilu, turut melakukan pengawasan dan pemantauan serta ikut memberikan hak suaranya.

Keterlibatan masyarakat dalam Pilkada merupakan hal yang paling penting. Sebab, secara prinsip demokrasi dapat terwujud jika terdapat partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan- keputusan politik maupun keputusan dalam menjalankan pemerintahan.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam Pilkada ini tentunya dapat dilihat dari tingginya angka pemilih yang hadir untuk menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara. Hal ini akan menjadi gambaran dari kualitas penyelenggaraan Pilkada di daerah tersebut, sekaligus merupakan tingkat legitimasi kekuasaan bagi kepala daerah yang terpilih nantinya.

Namun kendala terbesar dari penyelenggaran Pilkada selamaa ini adalah minimnya partisipasi pemilih. Munculnya golongan putih (golput) masih mengancam Sumatera Utara yang juga ikut menyelenggarakan pilkada tahun ini.

Setidaknya, berkaca dari Pilkada kota Medan sebelumnya, partisipasi pemilih hanya berkisar 507.350 orang atau sebesar 25,38 persen dari total pemilih sebesar 1.998.835. Ada sekitar 1,4 juta tidak memberikan hak suaranya. Dengan begitu, Kota Medan menjadi daerah dengan persentase partisipasi pemilih paling rendah di Indonesia. Medan menjadi daerah golput paling besar.

Golongan Putih di Indonesia awalnya muncul pada era tujuh puluhan. Pada masa ini golput merebak lantaran ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilu tahun 1971. Selama ini banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami penurunan.

Berdasarkan survey KPU, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih. Salah satunya kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga eksekutif dan pemimpin terpilih yang rendah. Selain itu kurangnya sosialisasi juga menjadi alasan mengapa banyak pemilih terdaftar yang tidak datang ke TPS.

Alasan lain adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap latar belakang calon pemimpin yang akan dipilih, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, kesalahan administratif penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial. Sementara, alasan lainnya karena banyaknya kasus yang membelit partai, minimnya figur potensial yang dimiliki partai poltik serta turunnya citra partai.

 

Bagaimana Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Sumut?

Sumatera Utara termasuk daerah dengan jumlah pemilih yang besar. Belum lama KPU Tetapkan DPT Pilkada Sumut 9.052.529 Jiwa. DPT tersebut terdiri atas 4.485.964 pemilih laki-laki dan 4.566.565 pemilih perempuan.

Pemilih terbanyak terdapat di Kota Medan dengan jumlah 1.520.301 jiwa, kemudian menyusul Kabupaten Deliserdang sebanyak 1.165.765 jiwa. Sedangkan daerah yang paling kecil pemilihnya adalah Kabupaten Pakpak Bharat dengan 31.824 jiwa dan Kabupaten Nias Barat dengan 56.718 jiwa. Untuk Pilgubsu 2018, KPU telah menargetkan 95 persen pemilih.

Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea mengatakan, KPU Sumatera Utara berkomitmen untuk menjadikan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Sumatera Utara menjadi pelaksanaan Pilkada yang berintegritas, bersih, kondusif dan tingkat partisipasi semakin meningkat.

“Ini  lanjutnya juga merupakan komitmen kami dengan Gubernur Sumut dan juga para bupati/walikota se-Sumut bagaimana untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. Bahkan Gubernur Sumatera Utara meyampaikan kepada KPU untuk terus mengadakan sosialisasi kepada pemilih pemula dan daerah-daerah,” kata Mulia.

Agar pemilih mau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Mulia Banurea SAg MSi mengatakan, pemilih harus mengetahui apa tujuan pemilu. “Masyarakat perlu tahu bahwa pemilu ini sebagai momentum untuk memberikan hak politik kepada mereka, Selain itu pemilu juga sebagai momentum suksesi kepemimpinan gubsu dan wagubsu untuk 5 tahun ke depan,” katanya.

“Pemilu juga harus diartikan sebagai momentum untuk meningkatkan kesehateraan masyarakat yang berkualitas,” ujar Mulia.

Untuk itu, kata Mulia, KPU Sumatera Utara memberikan sosialisasi tentang 3 hal yakni soal politik, demokrasi, dan pelaksanaannya. Ketiga hal ini menurut Mulia harus dipahami masyarakat pemilih Sumut, agar masyarakat Sumut menjadi pemilih cerdas. Serta selalu merujuk pada visi misi, mengenali program kerja dan melihat latar belakang masing masing calon.

“Sehingga kalau menggunakan hak pilih dengan cerdas tentunya kualitas yang akan dipilih semakin berkualitas,” kata Mulia.

KPU Sumut juga melakukan sosialisasi ke sekolah dan kampus. Tak hanya itu, KPU juga melakukan sosialisasi ke organisasi masyarakat yang ada di Sumatera Utara. “Inilah bentuk penyambung lidah kita untuk menyampaikan bahwa pentingnya menggunakan hak pilih padapilgub mendatang,” ujar Mulia mantab.

KPU juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk acara pembekalan anti korupsi dan deklarasi Laporan Harta Kekayaan calon pemimpin daerah pada (24/4) lalu. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, dalam sambutannya mengatakan kegiatan deklarasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat saat Pilkada serentak.

“Kegiatan ini juga diharapkan dapat meminimalisir conflict of interest terhadap calon kepala daerah terpilih. Menurutnya, masalah Korupsi itu bisa terjadi karena salah faktor penyebabnya conflict of Interest (konflik kepentingan),” kata Saut.

Pada kesempatan itu Saut juga mengajak semua komponen termasuk calon pemimpin daerah agar  melakukan politik cerdas dan berintegritas. “Kita jadikan politik  untuk membangun kesejahteraan,” kata Saut.

Salah satu upaya untuk menciptakan penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas adalah dengan menjaga netralitas dan profesionalitas penyelenggara Pilkada. Ketua KPU Padang Sidempuan, Arbanur Rasyid, MA mengatakan KPU Padang Sidempuan akan menjaga profesionalitas penyelenggara, sebab diyakini kalau penyelenggara profesional dan tidak terpengaruh oleh kepentingan apapun, maka pilkada akan dijamin kondusif.

“Kami usahakan maksimal untuk tidak terlibat langsung dengan calon. Kita menggelar bimtek, agar profesional, efektif, efisien dan mandiri sehingga kami tidak akan terjerembab pada masalah yang ada,” ujar Arbanur.

Sementara itu, menurut Cagubsu Edy Rahmayadi, kepercayaan adalah hal terpenting untuk menarik masyarakat ke TPS. “Kalau masyarakat percaya kepada calon yang dipilih maka masyarakat akan dengan senang hati datang ke TPS untuk mencoblos pilihannya.  kalau tak percaya gimana mau datang,” ujar Edy.

Sedangkan Cagubsu Djarot Syaiful Hidayat menyebut ada gairah baru pada masyarakat Sumatera Utara. Menurutnya masyarakat Sumut menginginkan perubahan, oleh karena itu masyarakat merasa perlu datang ke TPS. Meski begitu, hal itu belum cukup. “Perlu ada sosialisasi dari KPU dan KPUD, agar masyarakat mau memilih,” pungkasnya.

 

Melakukan Sosialisasi

Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea mengatakan, kabupaten kota telah melakukan sosialisasi ke pada masyarakat, lewat radio, bahkan melakukan sosialisasi dengan mengunjungi kegiatan ibadah seperti perwiridan. “Hal tersebut adalah upaya untuk meyakinkan masyrakat pemilih di tempat mereka berdomisili supaya mereka bisa mengetahui pentingnya untuk menggunakan  hak pilih pada pelaksanaan pilgub dan pilkada,” katanya.

Untuk menarik pemilih ke TPS kabupaten kota telah melakukan upaya sosialisasi. Deli Serdang misalnya menggelar sosialisasi secara massif dengan menggunakan media yang ada, seperti media tatap muka, media sosial dan media spanduk serta baliho.

Ketua KPU Deliserdang mengatakan Timo Dahlia Daulay untuk media tatap muka, KPU Deliserdang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten, dimana jika ada kegiatan ke kecamatan pihaknya akan ikut serta dan mereka diberi waktu untuk mensosialisasikan Pilkada Deliserdang dan Pilgubsu kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan kelompok masyarakat dan LSM yang menggelar kegiatan agar dapat diberi kesempatan dan waktu untuk mensosialiasikan Pilkada dan Pilgubsu.

Begitu pula dengan Kabupaten Batubara, Ketua KPU Kabupaten Batubara Muksin Kalid SE mengatakan pihaknya telah melakukan kegiatan-kegiatan untuk menarik minat masyarakat dalam memilih seperti dialog dengan tetua adat, pemuka agama dan lainnya untuk membantu sosialisasi pemilihan serentak. KPU juga melakukan tatap muka langsung dengan masyarakat Kabupaten Batubara dan tentunya stakeholder salah satu caranya dengan seminar.

Sejak tahun 2016 KPU Batubara sudah giat mensosialisasikan pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan juga pemimpin daerah. Sasarannya pemilih-pemilih pemula. “Total ada 55 sekolah yang disambangi KPU Batubara untuk mensosialisasikan pemilihan serentak 27 Juni 2018,” kata Muksin.

Senada dengan KPU Batubara, Ketua KPU Dairi juga mengatakan pihaknya telah bertemu langsung kepada masyarakat. “Kita selalu mencoba berinovasi dalam hal sosialisasi, baik bertemu langsung kepada masyarakat misalnya sosialisasi per segmen misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, disabilitas, pemilih pemula,” kata Muksin.

Selain menjumpai tokoh masyarakat, ada pula program goes to school dan goes to campuss. Masing-masing KPU kabuaten kota telah melakukannya. Hal tersebut dilakukan untuk mengajak pemilih pemula dengan cara yang persuasif. Selain itu, KPU juga bergerak di media sosial, radio untuk melancarkan pemilu termasuk mengingatkan pengurusan KTP, tanggal pemilu, TPS dan lain sebagainya.

 

Persiapan dan Kondisi  

Deli Serdang adalah salah satu daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan wakil bupati di Sumatera Utara. Deli Serdang adalah daerah dengan pemilih terbanyak kedua setelah Kota Medan di Sumatera Utara. Untuk itu KPU Deli Serdang telah melakukan persiapan agar TPS tidak kosong.

Ketua KPU Deli Serdang Timo Dahlia mengatakan pasangan calon yang akan bertarung di Deliserdang hanya satu yakni Ashari Tambunan-Ali Yusuf namun KPU Deliserdang tetap mensosialiasikan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Juni 2018. Sebab nantinya akan ada pilihan pasangan calon dan kolom kosong. “Kalau masyarakat suka dengan paslon maka silahkan pilih gambar paslon, tapi kalau masyarakat tidak setuju dengan paslon silahkan memilih kolom kosong,” katanya.

“Masyarakat berhak menolak, dengan cara mencoblos kolom kosong,” sambungnya.

Timo mengakui, untuk menggelar paslon tunggal tentu lebih sulit dari pada menggelar Pilkada lebih dari satu paslon. Sebab, paslon tunggal harus mendapatkan suara 50 persen dari suara sah. Seperti diketahui jumlah DPT Deliserdang yang sudah ditetapkan sebanyak 1.165.765 orang dengan TPS 3.379.

“Sebaliknya kalau lebih dari satu paslon berapapun suara yang dia dapat, dia sudah dikatakan menang jika suaranya lebih banyak dari perolehan suara paslon lainnya,” kata Timo. Jika tidak mendapatkan 50 persen suara sah, maka KPU Deliserdang akan kembali menggelar proses tahapan pilkada dari awal, sambungnya.

Untuk kemananan, KPU Deliserdang telah melakukan koordinasi intensif dengan Polres untuk pengamanan langsung. Sedangkan untuk pengamanan tidak langsung pihaknya bekerjasama dengan Kodim. “Sementara untuk wilayah yang rawan karena jumlah pemilihnya besar, maka KPU Deliserdang akan berkoordinasi dengan TPS setempat, dan polisi akan melakukan intensifikasi pengamanan di kawasan tersebut,” ujar Timo.

Sementara itu di Batubara angka DPT berkurang dari jumlah DPT pada pemilihan sebelumnya. Tahun 2014 DPT Kabupaten Batubara mencapai 284.682 pemilih. “Ada penurunan 451 pemilih. Walau menurun ini merupakan sebuah penapaian yang luar biasa. KPU daerah lain d Sumut tidak sedikit yang mengalami penurunan DPT yang signifikan,” ujar ketua KPU Kabupaten Batubara Muksin Kalid SE.

Hal tersebut terjadi lantaran pemilihan Gubernur dan bupati/walikota pada tahun 2018 yang syarat pemilihnya harus memiliki E-KTP. Ini menjadi kendala beberapa masyarakat, karena ada beberapa daerah yang sulit mendapatkan E-KTP.

Menurut Muksin, hal itu bukan hanya pekerjaan KPU Kabupaten Batubara, tetapi juga Disdukcapil yang bisa menyelesaikan E-KTP penduduknya di tengah banyaknya masalah untuk identitas yang satu ini. Selain itu, masyarakat lebih antusias untuk memilih karena berbarengan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kondisi di Batubara juga kondusif, hanya saja kata Muksin ada daerah-daerah yang dimonitoring lebih ketat. Misalnya, Tanjung Tiram yang salah satu desanya punya 26 TPS. Di Kecamatan Lima Puluh menurut Muksin jumlah pemilihnya begitu banyak. Hal ini yang nantinya akan diperhatikan lebih oleh KPU.

Sementara itu  di Dairi partisipasi lima tahun terakhir berkisar 73%. Begitu juga untuk pilpres dan pileg. “Mungkin pemilihan gubernur yang agak di bawah 70%. Karena saat ini pemilihannya serentak kita yakin akan meningkat,” kata Ketua KPU Dairi Sudiarman Manik.

Situasi di Dairi saat ini kondusif. Menurut Ketua KPU Dairi berbeda dari lima tahun lalu. “Kita belajar dari lima tahun di mana saat pemilu ada zona merah, rentan konflik, tetapi untuk saat ini kami KPU Dairi berupaya semaksimal mungkin lebih transparan, melibatkan semua paslon,” kata Sudiarman.

KPU membuat kesepakatan dengan paslon mengenai tata cara yang benar dalam pemilu dan ditandatangani bersama. “Jadi karena sama-sama sudah disepakati jadi tidak boleh ada lagi pelanggaran-pelanggaran di lapangan. Mungkin itu bedanya dengan lima tahun lalu karena regulasinya juga berbeda. Jadi tidak ada kecurigaan dengan KPU,” ujar Ketua KPU Dairi.

“Himbauan saya tetap sesuai aturan seperti selama ini. Kita cukup bangga tidak ada paslon-paslon yang memanaskan suasana,” kata Ketua KPU Dairi.

Jumlah pemilih setelah rapat pleno di Dairi ada 174.900 orang. Berbeda dengan lima tahun lalu yang sekitar 204.495. Angka tersebut turun karena ada masyarakat yang tidak memilik E-KTP. “Kali ini kita lebih real untuk pemilih. Tetapi kalau sampai hari H mereka sudah selesai mengurus boleh langsung datang ke TPS tanpa terdaftar di DPT, mereka bisa mencoblos dari jam 12 ke jam 1,” ujar Sudiarman.

Harapan di Pilkada

Ketua KPU Sumut Mulia Banurea mengharapkan agar masyarakat tidak memilih dengan perasaan. “Jadilah pemilih cerdas dengan membrowsing bagaimana sosok dari masing-masing pasangan. Kalau calon gubernurnya selalu mengumbar janji nggak usah dipilih. Pilihlah calon gubernur dan wakil gubernur Sumut yang mampu memberikan solusi atas segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pemilih sumut,” katanya.

Senada dengan Mulia, Pj Batubara, Faisal Hasrimy juga menyebutkan masyarakat Batubara sangat antusias menyambut Pilkada. Pilkada ini merupakan momen yang ditunggu masyarakat untuk memilih pemimpin. “Sejauh ini masyarakat sangat antusias, karena pemilihan Gubernur dan Bupati bersamaan,” kata Faisal.

Lebih lanjut dikatakan Faisal, kondisi kabupaten Batubara akan tetap kondusif, meski pun saat ini ada empat paslon yang akan bersaing. Namun, semua paslon sudah sepakat untuk menjaga stabilitas keamanan Batubara.

Ketua KPU Dairi, Sudiarman Manik mengatakan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya. “ini adalah pertaruhan lima tahun ke depan, silahkan pilih. Pilihlah yang terbaik, jangan tergiur money politic dan hal-hal yang membuat kita menjadi pemilih yang tidak cerdas. Dan yang paling penting datang ke TPS untuk memilih,” kata Sudiarman.

Selain itu, Ketua KPU Dairi menyebut belum ada pasangan calon yang datang ke Dairi. “Harapan kita calon gubernur turun lah ke Dairi, masyarakat ingin bertemu dengan calon Gubernurnya. Masyarakat ingin tatap muka dan langsung mendengar visi-misi langsung dari calon gubernurnya,” kata Ketua KPU Dairi.

“Jadi 1 suara itu sangat menentukan nasib Sumut 5 tahun ke depan, jadi rugi masyarakat kalau tidak menggunakan hak pilihnya,” tutup Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea.(*)

Tags
Lihat Lainnya

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close